Jakarta – Instruksi presiden tentang penguatan kapasitas penanggulangan penyakit infeksi baru dan zoonosis sangat dinantikan oleh banyak pihak. Payung hukum ini diharapkan bisa mengatasi macetnya koordinasi, sinergi, dan kolaborasi multisektor dalam penanggulangan penyakit infeksi baru dan zoonosis di negara ini.

Penyakit zoonosis adalah penyakit infeksi yang menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Selain penyakit infeksi baru seperti  flu babi, di Indonesia ada penyakit zoonosis lama, seperti rabies, antraks, leptospirosis, dan toksoplasmosis.

Demikian salah satu pesan penting yang mengemuka dalam Pertemuan Koordinasi dan Penyususan Rencana Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Berpotensi Pandemi di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusi dan Kebudayaan (5/9).

Asisten Deputi Pencegahan Penyakit Menular Kemenko PMK, Naahli Kelsum, mengatakan, rancangan inpres tersebut telah final dan sekarang sudah ada di Menko PMK Puan Maharani. “Begitu ditandatangani Bu Puan kemudian akan diserahkan pada Sekretaris Kabinet untuk ditindaklajuti lebih jauh,” katanya.

Menurut Naahli, inpres tersebut akan menjadi landasan hukum yang memaksimalkan koordinasi lintas kementerian, lintas kementerian koordinator, dan lintas lembaga lainnya dalam menanggulangi penyakit infeksi baru dan zoonosis. Pengajuan anggaran penanggulangan wabah atau pandemi pun akan lebih mudah disetujui jika ada inpres.

Setelah Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis tidak ada lagi, sebenarnya fungsi koordinasi penanggulangan penyakit infeksi baru dan zoonosis yang berpotensi menjadi pandemi berada pada Kemenko PMK. Akan tetapi, karena yang dikoordinasikan adalah potensi pandemi dan melibatkan lintas kementerian koordinator maka inpres tetap perlu ada untuk menekankan kembali urgensinya. “Banyak pihak menunggu inpres ini,” kata Naahli.

Penguatan

Koordinator Indonesia One Health University Network (Indohun), Prof Wiku Adisasmito, menuturkan, inpres yang dinantikan bersama ini lebih tepatnya berisi penguatan kapasitas pencegahan, identifikasi, dan respon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat atau bencana nonalam akibat wabah, pandemi global, dan terorisme nuklir, biologi, serta kimia. Ada dua kementerian koordinator yang diamanatkan memegang kendali atas implementasi inpres tersebut nanti, yakni Kemenko PMK dan Kemenko Polhukam.

Wiku berharap inpres tersebut akan bisa mengurai ruwetnya koordinasi lintas kementerian sekaligus lintas kementerian koordinator juga lintas lembaga lainnya yang terjadi selama ini dalam menanggulangi penyakit infeksi baru dan zoonosis. Di awal pembentukannya, setiap kementerian dan lembaga tidak didesain untuk berkolaborasi melainkan hanya memperkuat dirinya sendiri. Itu sebabnya, inpres ini diperlukan.

“Kita baru bicara adanya inpres sebagai pemecah kekakuan lembaga birokrasi dalma koordinasi, belum bicara bagaimana aksi dan implementasi dari ipres tersebut,” ujar Wiku.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Sigit Priohutomo, mengutarakan, koordinasi adalah yang paling diperlukan dalam menangani pandemi. Indonesia memiliki sistem peringatan berupa Sistem Informasi Zoonosis dan Penyakit Emerging Disease (SIZE) yang menggabungkan data surveilans dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan. Dengan begitu respon terhadap potensi wabah bisa cepat dilakukan.

Selain itu, laboratorium, infrastruktur, sumber daya manusia Indonesia juga dinilai mampu menghadapi kemungkinan munculnya wabah penyakit infeksi baru dan zoonosis.

Deputi Mission Director USAID, Ryan Washburn, menuturkan, dalam 15 tahun terakhir banyak kemajuan telah dicapai Indonesia dalam pengendalian penyakit infeksi baru dan zoonosis. Pemerintah perlu menjaga kemampuan ini karena sebagai negara yang besar tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon penyakit yang berpotensi pandemi tidaklah mudah. (Adhitya Ramadhan)

Sumber: Kompas.id