Merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK pada 1.649 ekor sapi ternak di empat kabupaten di Jawa Timur pertama kali diketahui pada 27 April 2022. Pada 6 Mei 2022 sudah ditemukan pula di Kabupaten Aceh Tamiang, Daerah Istimewa Aceh.

Lokasi ditemukannya PMK ini berjarak sangat jauh, berbeda pulau. Meski belum terkonfirmasi, sudah ada laporan tampak gejala PMK pada beberapa sapi di Boyolali yang berasal dari pasar hewan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Mengantisipasi meluasnya penyakit ini sangat penting, perlu tindakan cepat dan tegas satu komando. Aphthovirus sebagai penyebab PMK menular sangat cepat, menimbulkan lepuh di mulut, sela-sela jari kaki dan tumit, pada hewan berkuku belah atau genap, seperti sapi, kerbau, kuda, keledai, babi, kambing dan domba.

Hewan di kebun binantang seperti kuda nil, jerapah, rusa, kijang, dan gajah juga dapat tertular PMK. Hewan yang terinfeksi PMK suhu tubuhnya naik, tidak bernafsu makan, bobot tubuh turun drastis, gerak menjadi terbatas. Telah ditemukan ternak yang mati dan keguguran pada trimester akhir.

Kembali mewabahnya PMK di Indonesia merupakan kerugian besar, biaya mengeradikasi PMK masa lalu menghabiskan ratusan miliar rupiah. Perlu waktu 100 tahun Indonesia membebaskan diri dari PMK sampai muncul pengakuan dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties/OIE) pada tahun 1990.

Sejumlah ternak sapi perah di Jerami Farm di Kebon Pedes, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022).

Tindakan pencegahan perlu segera dilakukan. Prof Dr drh Wasito, ahli virus dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, meminta pemerintah segera mengisolasi penyebaran PMK. Selain itu, diperlukan penghentian lalu lintas ternak serta produk pertanian mentah dan olahan antarkabupaten/kota. Virus ini dapat menular melalui udara atau liur hewan terinfeksi dengan perantara pakan dan bahan pangan.

Pengawasan ketat dilakukan dengan membentuk pos-pos pemeriksaan lalu lintas hewan ternak serta produk pertanian mentah dan olahan. Begitu pula ada pengawasan atas kendaraan dan manusia yang masuk-keluar daerah.

Dirjen Bina Produksi Peternakan (2004-2005) itu menganjurkan segera diadakan biosurveillance serempak pada semua hewan ternak yang mungkin tertular PMK, termasuk hewan liar dan hewan di kebun binatang. Penting segera menentukan serotipe virus penyebab PMK melalui pemeriksaan DNA untuk menelusuri asal virus, jenis vaksin, dan kawasan vaksinasi. Vaksin harus dibuat sesuai jenis serotipe yang masuk ke Indonesia. Sejauh ini sudah diketahui ada tujuh serotipe Aphthovirus.

Sanitasi dan disinfeksi harus segera dilakukan di daerah wabah dan kawasan sekitarnya untuk mencapai keadaan sangat masam dengan pH di bawah 4 atau sangat basa dengan pH di atas 11. Untuk pencegahan, Wasito meminta agar impor daging ternak dan ternak hidup dari daerah tidak bebas PMK dihentikan dulu.

Pengawasan ketat dilakukan dengan membentuk pos-pos pemeriksaan lalu lintas hewan ternak serta produk pertanian mentah dan olahan. Begitu pula ada pengawasan atas kendaraan dan manusia yang masuk-keluar daerah.

Merebaknya PMK membuat petani dan peternak khawatir. Sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi adalah tabungan rumah tangga petani. Pemerintah memasukkan rencana stamping out, yaitu mengeradikasi ternak tertular. Bila kebijakan ini dilakukan, harus ada kompensasi bagi petani/peternak karena mewabahnya PMK bukan kesalahan petani/peternak.

Saat ini petani/peternak sapi, kerbau, dan kambing menunggu datangnya Idul Adha pada 9 Juli 2022. Mengantisipasi belum tertanganinya PMK, penjualan hewan ternak saat Idul Adha perlu disiapkan memenuhi protokol kesehatan hewan.

Beberapa truk pengangkut ternak dari luar kota dilarang masuk ke RPH Cakung sehubungan dengan berjangkitnya wabah penyakit mulut dan kuku di Jawa Tengah, 3 September 1983.

Beberapa truk pengangkut ternak dari luar kota dilarang masuk ke RPH Cakung sehubungan dengan berjangkitnya wabah penyakit mulut dan kuku di Jawa Tengah, 3 September 1983.

Belajar dari bobolnya pertahanan PMK, perlu ditelusuri detail asal-usul masuknya virus karena Indonesia membuka pintu impor daging sapi dan kerbau dari negara-negara tidak bebas PMK. Termasuk kemungkinan penyelundupan daging dan masuknya hewan hidup. Perlu penelusuran independen dan dilakukan oleh ahli.

Penolakan impor daging sapi dan kerbau dari negara tidak bebas PMK pernah dilakukan dua kali melalui uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan pasal 36E ayat 1 UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan perubahan UU Nomor 18 Tahun 2009.

MK diminta menghapus pasal yang membolehkan pemasukan hewan ternak/produk hewan ternak dari negara atau zona tertentu yang memenuhi syarat dan tata cara berlaku. MK hanya mengabulkan sebagian gugatan itu dengan alasan impor tetap dapat dilakukan dalam situasi mendesak.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak sapi dan Kerbau Indonesia Teguh Boediyana sebagai salah satu penggugat mengatakan, MK menekankan dalam keputusannya ”impor daging baru bisa dilakukan berdasarkan zona bila dalam kondisi mendesak atau darurat, ada bencana dan sejenisnya”. Teguh masih meneruskan upayanya dengan mengajukan gugatan melalui Mahkamah Agung atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 yang mengatur impor dari negara dan zona yang tidak bebas PMK. Upaya ini juga kandas.

Tidak ada alasan mendesak sebetulnya untuk mengimpor dengan alasan sumber protein. Protein rakyat Indonesia dapat dipenuhi dari banyak sumber dalam negeri yang murah dan baik

Dampak merugikan lain bagi Indonesia dengan mewabahnya PMK adalah pada ekspor produk Indonesia. Negara penerima akan mengetatkan masuknya barang dari Indonesia dengan sanitasi lengkap dan menyeluruh untuk produk yang masuk ke negara mereka.

Tidak ada alasan mendesak sebetulnya untuk mengimpor dengan alasan sumber protein. Protein rakyat Indonesia dapat dipenuhi dari banyak sumber dalam negeri yang murah dan baik, seperti telur dan daging ayam, ikan laut dan air tawar. Protein nabati tidak kalah berlimpah.

Kita menunggu keterangan resmi pemerintah mengenai hasil penelusuran asal masuknya virus PMK dan siapa bertanggung jawab atas bobolnya pertahanan Indonesia. Laporan lengkap Pemerintah Indonesia harus dilaporkan ke OIE. Juga, kita menunggu solusi menjadikan Indonesia kembali bebas PMK.

Sumber: Kompas.com