Antibiotik selama ini dibutuhkan untuk mengobati penyakit tertentu pada ternak. Para produsen obat ini pun telah membuat prosedur agar tidak terjadi kesalahan penggunaannya di lapangan. Mengingat, penggunaan antibiotik yang tidak bijak dan tidak rasional, baik di sektor peternakan maupun pada kesehatan manusia bisa menjadi pemicu munculnya resistensi antimikroba (AMR/Antimicrobial Resistant).

Hasil kajian Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS) bersama sejumlah konsultan ahli kesehatan dan kesehatan hewan di 3 lokasi studi yaitu di Kabupaten Sukoharjo, Klaten, dan Karanganyar Provinsi Jawa Tengah bisa menjadi gambaran ancaman resistensi antimikroba yang kian nyata. Hasil survei yang berlangsung selama 3 tahun mulai September 2013 hingga Agustus 2016 terhadap responden peternak, pekerja peternakan, dan masyarakat menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan serta pengendalian praktik penggunaan antibiotik yang tidak bertanggungjawab dan tidak bijak di peternakan maupun di masyarakat. “Tingkat pengetahuan dari mayoritas responden peternak mengenai resistensi antibiotik masih rendah yaitu 52,5% pada peternak ayam petelur dan 72,5% pada peternak babi. Begitu juga tingkat pengetahuan dari responden pasien rumah sakit masih rendah atau sekitar 61,1%,” terang Riana Aryani Arief, Direktur Eksekutif CIVAS kepada TROBOS Livestock.

Dari hasil kajian yang dirilis Desember tahun lalu di Jakarta itu menunjukkan peternakan ayam petelur dan babi yang disurvei kebanyakan merupakan peternak mandiri dan tidak memiliki dokter hewan. Penggunaan antibiotik di peternakan ayam petelur oleh responden ditujukan untuk pengobatan 97,5%, pencegahan 50%, dan peningkatan produksi 30%. Sedangkan di peternakan babi, responden yang menggunakan antibiotik untuk pengobatan adalah 66,5%, pencegahan 77,5% ,dan peningkatan produksi 0%.

Yang mencengangkan dari kajian yang bertujuan untuk mengeksplorasi, mengembangkan, dan menilai efektivitas strategi penggunaan antibiotik yang bijak pada manusia, hewan dan lingkungan untuk memitigasi resistensi antibiotik di Indonesia dengan menggunakan pendekatan ecohealth ini adalah, penggunaan antibiotik tanpa resep dokter hewan dipraktikkan oleh 85% responden peternak di peternakan ayam petelur dan 90% responden peternak di peternakan babi. Sedangkan pada manusia, penggunaan antibiotik melalui resep dokter dipraktikkan oleh 64,3% responden dokter untuk pasien ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas), namun jarang dipraktikkan oleh dokter untuk 65% dengan kasus yang sama di Puskesmas. Dan, kedua kelompok responden mayoritas menyatakan jarang meresepkan antibiotik untuk kasus diare.

Riana menerangkan, berbagai praktik penggunaan antibiotik yang kurang bijak yang terjadi di peternakan adalah pencampuran sendiri antibiotik ke dalam pakan ternak, tidak mengikuti aturan dosis, dan tidak sesuai indikasi penyakit. Pencampuran itu bisa dalam bentuk kombinasi antibiotik dan kadang-kadang tidak berkonsultasi dengan dokter hewan atau petugas kesehatan hewan lainnya. Sementara pada manusia, praktik penggunaan antibiotik di masyarakat lebih merupakan praktik swa-medikasi, membeli antibiotik di warung atau apotek tanpa resep, menghentikan penggunaan antibiotik begitu gejala berkurang, dan memberikan antibiotik kepada tetangga atau orang lain dengan gejala sakit yang sama.

Di peternakan ayam petelur, antibiotik yang paling banyak digunakan sekitar 60% didominasi oleh Enrofloxacin. Pemakaian Tetracycline, Oxytetracycline, dan Erytromycin presentasinya hampir imbang sekitar 37,5 %. Dan jenis antibiotik yang paling sedikit digunakan adalah Lincomycin hanya sekitar 5%. Sementara di peternakan babi, jenis antibiotik yang paling sering digunakan adalah Penicillin dan Sodium Sulfamethypyrimidine.

Ia mengungkapkan, pengambil keputusan penggunaan antibiotik di peternakan ayam petelur dan babi lebih dari 80% dilakukan oleh pemilik peternakan. Pada peternakan babi 22,5% keputusan diambil oleh petugas dinas peternakan danpada peternakan ayam petelur 7,5% diambil oleh manajer peternakan. “Namun disayangkan, lebih dari 50% keputusan penggunaan antibiotik hanya berdasarkan pengalaman sendiri,” sesalnya.

Riana menyatakan, resistensi mikroba terhadap antibiotik menjadi ancaman global bagi kesehatan manusia dan hewan saat ini dan ke depan. Dan hingga saat ini kasus resistensi antimikroba acapkali mengkambing-hitamkan penggunaan antibiotik pada hewan terutama ternak untuk pangan.“Penggunaan antibiotik di peternakan di Indonesia memang sulit untuk ditinggalkan, meski demikian ancaman resistensi antibiotik juga harus diperhatikan. Harus diakui kajian ini belum dapat menggambarkan kasus kejadian resistensi antimikroba secara menyeluruh di Indonesia dan hanya cuplikan yang menunjukkan resistensi antimikroba telah terjadi di Indonesia,” tegas dia.

Terkait resistensi antimikroba ini, World Economic Forum di 2013 mengeluarkan data beban akibat resistensi antimikroba ditingkat global. Dari data tersebut dapat terlihat begitu besar bahaya dan kerugian akibat resistensi antimikroba.

Amerika Serikat mengalami 99.000 kematian manusia di rumah sakit per tahunnya atau sekitar US$ 21 – 34 miliar per tahun kerugian akibat resistensi antimikroba. Uni Eropa mengalami kerugian akibat resistensi antimikroba 1 – 5 miliar Euro per tahun. Di India pada 2002 – 2006, kejadian kasus resistensi meningkat dari 7 menjadi 21 jenis antibiotik. Di Peru ada lebih dari 51% infeksi di rumah sakit akibat resistensi bakteri dandi Tanzania mengalami kejadian kematian akibat resistensi bakteri yang lebih besar hingga 2 kali dibanding kematian akibat malaria. “Di Vietnam tercatat kontaminasi lingkungan akibat resistensi antimikroba dari peternakan dan di Thailand dalam setahun ada lebih dari 140.000 kasus resistensi antimikroba dengan lebih dari 30.000 manusia per tahun,” papar Riana.

Besarnya isu global, mendorong World Health Organization (WHO), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), dan World Organisation for Animal Health (OIE) membuat Global Action Plan terhadap resistensi antimikroba “Aksi yang dimulai sejak Mei 2015 oleh WHO, mendorong negara berkembang seperti Indonesia untuk membuat rancangan aksi serupa,” kata Riana.

Resistensi Telah Terjadi

Masih merujuk pada hasil kajian CIVAS, pengambilan sampel biologis dari peternakan ayam petelur dan babi di lokasi studi mengindikasikan sudah terjadi resistensi beberapa jenis antibiotik pada isolat bakteri E. coli dari hewan, manusia (pekerja peternakan dan keluarganya), dan lingkungan. “Terdapat 10 jenis antibiotik yang diuji dalam survei ini, yaitu Ampicillin, Amoxicillin, Cephalotin, Cefriaxone, Gentamicin, Ciprofloxacin, Levofloxacin, Chloramphenical, Trimethoprim-sulphamethoxasole, dan Tetracyclin,” ujar Riana.

Pada E. coli dari ternak, ditemukan resistensi terhadap Ampicillin (50–65%), Tetracyclin (60%), dan Trimethoprim-sulphamethoxasole (30–40%). Khusus pada peternakan babi, ditemukan terjadi resistensi terhadap Chloramphenicol mencapai lebih dari 35% yang mengindikasikan adanya penggunaan jenis antibiotik ini secara luas pada peternakan babi. Pada isolat E. coli dari pekerja peternakan dan keluarganya, ditemukan 30–50% isolat sudah mulai membentuk resistensi terhadap Cephalotin yang mengindikasikan antibiotik golongan Cephalosporin generasi pertama akan banyak berkurang efektivitasnya untuk pengobatan di manusia.

Selain itu, terdapat juga kemiripan pola resistensi antara E. coli pada ternak dan manusia, yaitu untuk Ampicillin, Trimethoprim-sulphamethoxasole, dan Tetracyclin. “Pola resistensi antibiotik pada isolat E. coli dari lingkungan mengindikasikan adanya kemiripan dengan pola resistensi antibiotik dari E. coli ternak dan manusia untuk jenis antibiotik tertentu,” tandas Riana.

Roni Maulana – CEO PT Berkah Global Business berkomentar, penggunaan antibiotik pada ayam ditingkat peternak bisa dikatakan sudah menjadi candu, seakan ayam tidak bisa hidup tanpa antibiotik. “Pengalaman di lapangan menunjukkan, ada atau tidak ada penyakit, peternak pakai antibiotik untuk ayam peliharaannya. Menyadarkan peternak untuk tidak menggunakan antibiotik bukan perkara yang gampang sehingga harus dibangun penyadaran tentang bahaya antibiotik ke peternak,”tuturnya.

Pengelolaan peternakan broiler (ayam pedaging) di daerah Kuningan Jawa Barat yang menerapkan pola green farming sekitar 2 tahun terakhir dengan mengklaim tanpa menggunakan vaksin dan antibiotik pada ayam peliharaannya ini setuju jika untuk kebaikan manusia harusnya penggunaan antibiotik di peternakan dihentikan. “Dari sudut pandang bisnis tentu tidak akan gampang jika penggunaan antibiotik pada ayam dihentikan, produksi ayam pasti menurun dan butuh proses untuk pemulihannya tetapi bisa dipastikan perunggasasn Indonesia akan lebih baik”, ucap Roni.

Tri Satya Putri Naipospos, Ketua Badan Pengurus CIVAS mengatakan pada dasarnya, antibiotik digunakan untuk pengobatan. Tetapi, di budidaya unggas, utamanya broiler jamak dikenal penggunaan antibiotik sebagai pencegahan kasus infeksi. Langkah ini ditempuh karena mengikuti pola kebiasaan munculnya gejala klinis. Broiler umur 1-5 hari biasa diberi antibiotik, mengantisipasi cemaran E.coli pada tali pusar yang belum menutup, mencegah kejadian omphalitis (radang tali pusar).

Pencegahan dalam program broiler penting, karena begitu terkena penyakit, maka upaya penyembuhannya menguras energi dan biaya yang luar biasa. “Yang mutlak diperhatikan, tidak memanen ayam yang tengah mengonsumsi antibiotik. Beri waktu jeda seminggu, baru panen, “ ujar Tata mewanti-wanti.

Pengawasan Belum Optimal

Pemakaian antibiotik baik pada hewan maupun manusia sama-sama memiliki andil seimbang dalam kejadian kasus resistensi antimikroba. “Antibiotik pada manusia dan hewan dianggap sebagai obat dewa sehingga pemakaiannya acapkali menjadi tidak bijak yang menyebabkan resistensi,” kata Riana.

Ketersediaan peraturan perundangan menyangkut perizinan, tata cara produksi, penjualan, penggunaan, distribusi dan importasi/eksportasi terkait antibiotik, berdasarkan penelitian CIVAS, sudah cukup memadai, namun peraturan perundangan khusus untuk kepentingan pengendalian resistensi antimikroba masih perlu disusun. “Meskipun sejumlah peraturan dan kelembagaan terkait pengawasan dan pengendalian obat/obat hewan sudah tersedia, namun implementasinya secara umum masih terdapat berbagai kendala,” ungkap Riana.

Struktur pengawasan dan pengendalian obat/obat hewan yang tersedia mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat lokal (kabupaten/kota) belum berjalan optimal, sehingga menyebabkan distribusi dan penggunaan obat/obat hewan termasuk antibiotik belum terkendali dengan baik. “Kesadaran terhadap masalah resistensi antimikroba secara umum masih rendah, sehingga perlu dibuat peraturan-peraturan turunan yang lebih jelas dan rinci, khususnya di bidang peternakan terutama yang menyangkut tentang monitoring kuantitas dan pola penggunaan pada ternak penghasil pangan serta pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan antibiotik di lapangan,” urainya.

Minim Data Lokal

Patut disayangkan, pada kondisi endemis saat ini, Indonesia belum punya data terkait resistensi antimikroba. Kaitan yang sekarang dipertanyakan baik oleh industri obat hewan maupun kesehatan manusia yaitu hubungan antara penggunaan menggunakan antibiotik di peternakan dan kematian di manusia, masih menjadi tanda tanya besar. “Memang banyak produk hewan yang membawa bakteri kebal terhadap antibiotik, tapi data pasti terkait hal tersebut masih belum ada.” Sesal Tata.

Indonesia memiliki penelitian mengenai residu antibiotik namun itu pun tidak sesempurna negara maju. Tetapi sejauh mana bakteri kebal terhadap antibiotik harus ada penelitian lebih lanjut karena proses resistensi tidak bisa berlangsung secara cepat. “Sejak adanya isu global resistensi antimikroba, secara tidak langsung tudingan penggunaan antibiotik dalam jumlah yang banyak di peternakan yaitu pada antibiotik yang bersifat growth promoters,” ungkap Tata.

Antibiotik yang bersifat growth promoters yang ditakuti dan dipermasalahkan. “Berton-ton antibiotik dicampur dalam pakan dan penambahan tersebut berkaitan dengan profit komersial. Banyak di negara maju, pengguanaan antibiotik untuk AGP adalah bentuk menambal celah kelemahan biosekuriti atau alasan kedua untuk menambah feed ratio/profit,” terang Tata.

Biaya akan meningkat dengan menggunakan AGP, bisa jadi penggunaan antibiotik oleh peternak untuk pengobatan (terapeutik). Penggunaan antibiotik terapeutik oleh peternak di kandang kerapkali tak mengindahkan kaidah veteriner, dan tanpa pengawasan dokter hewan. “Kalau ada kegagalan pengobatan pada manusia karena resistensi, apakah ada data yang menunjukkan hal tersebut murni disebabkan antibiotik dari peternakan atau malah karena penggunaan antibiotik di manusia yang tidak terkontrol?” tanyanya.

Ditambahkan Riana, dari hasil kajiannya telah terjadi penyalahgunaan praktik pemakaian antibiotik di sektor kesehatan. Pemberian antibiotik di fasilitas pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh ketersediaan stok atau kebiasaan termasuk dari tenaga medis tidak tahu tentang adanya pedoman penggunaan antibiotik. Masih banyak pula pasien tidak menghabiskan antibiotik yang diberikan akibat dari lemahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang antibiotik.

Hal serupa terjadi pula pada praktik penggunaan antibiotik di sektor peternakan. Menurut Riana, penggunaan antibiotik pada ternak secara berlebihan dan tidak terkontrol akibat lemahnya akses penyedia tenaga medik veteriner bagi peternak. “Penggunaan obat oleh peternak tergantung dari pengalaman atau informasi sales distributor obat/pakan,” ungkapnya.

Praktik penggunaan antibiotik di peternakan dapat berisiko terhadap keamanan produk karena antibiotik juga digunakan untuk pencegahan dan pemacu pertumbuhan. “Pencampuran pakan sendiri di peternakan sering menyebabkan dosis yang diberikan berlebihan,” kata Riana. Antibiotik pun sangat mudah dibeli oleh peternak di depo obat. Tidak ada pengawasan dan sanksi bagi depo obat yang menjual antibiotik secara bebas. Akses mudah inilah, memungkinkan terjadinya praktik pencampuran antibiotik pada pakan sendiri. (Nova/Yopi)

Sumber: Trobos Livestock Edisi 209/Februari 2017