Rabies di Sikka, Flores dan Lembata

Saat ini, situasi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, darurat rabies karena pada Januari-Juli 2018 terdapat 750 orang digigit anjing rabies. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, rincian kasus gigitan anjing di Sikka bulan Januari sebanyak 78 kasus, Februari 103 kasus, Maret 109 kasus, April 113 kasus, Mei 121 kasus, Juni 111 kasus, dan Juli 115 kasus.

Dari jumlah korban yang digigit anjing ini, empat orang meninggal karena terlambat ditangani. Kasus terakhir menimpa Euprasia L Glelo (5 tahun 5 bulan), warga Desa Beumkot, Kecamatan Hewokloang, yang di gigit pada Mei 2018, tetapi baru dibawa ke dokter dalam kondisi parah, pekan lalu dan akhirnya meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah TC Hillers, Maumere, Sabtu (1/9).

Banyaknya kasus gigitan anjing dan kematian akibat rabies menumbuhkan kesadaran warga Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur. Mereka tergerak memutus penyebaran virus. Harapannya, kematian pada manusia akibat penyakit anjing gila tidak terjadi lagi.

Kasus rabies di Flores-Lembata muncul pertama tahun 1997 dan hingga tahun 2007, sebanyak 321 orang meninggal. Kawasan ini meliputi sembilan kabupaten, yakni Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timmur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, dan Kabupaten Lembata.

“Virus rabies sudah menyebar ke mana-mana di wilayah Flores-Lembata. Jadi, penanganan harus menyeluruh agar efektif,” ujar Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Sikka Hengky Sali. Ia mengakui vaksinasi sebagai syarat mutlak pembasmian virus hingga kini belum dilakukan secara serius, optimal dan berkesinambungan. Stok vaksin yang belum memadai dibandingkan dengan populasi anjing, dana operasional, dan tenaga petugas kesehatan hewan dan vaksinator juga kurang.

Populasi anjing di Sikka 54.000 ekor, tetapi vaksin yang diberikan pusat hanya 36.000 dosis dan tidak ada alokasi anggaran dari APBD Sikka. Biaya operasional vaksinasi hanya untuk 12.000 ekor anjing. Anggaran untuk upah vaksinator Rp 7.500 per ekor.

“Jumlah petugas kesehatan hewan di Sikka 41 orang (untuk menjangkau 21 kecamatan). Yang PNS hanya delapan orang, sisanya tenaga kontrak dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Kami harus mengontrak lagi sekitar 60 tenaga vaksinator. Tahun ini kami mengusulkan anggaran APBD perubahan  Rp 60 juta untuk operasional vaksinasi 8.000 ekor anjing,” kata Hengky.

Selain di Sikka, pemberantasan rabies juga diharapkan dilakukan di delapan kabupaten lain di Pulau Flores dan Lembata. Di kawasan ini, populasi anjing 350.000 ekor, tetapi alokasi vaksin hanya 250.000 dosis.

Sekretaris Komite Anti-Rabies Flores Lembata Asep Purnama mengingatkan kembali pentingnya vaksinasi pada anjing untuk memutus penyebaran virus rabies.

“Penanganan rabies perlu dilakukan menyeluruh dalam waktu bersamaan dan berkesinambungan. Hanya dengan itu, mata rantai virus yang ada bisa dibasmi total,” kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Peternakan Nusa Tenggara Timur Yosef Dandut di Kupang.

Menolak Karena Khawatir

“Sebelumnya warga menolak vaksinasi anjing dengan berbagai alasan, antara lain usia anjing masih kecil, takut anjing yang bunting mati kalau divaksinasi, dan beralasan anjingnya tidak ada di rumah, ujar Petugas Vaksinator Dinas Pertanian Kabupeten Sikka Evi.

Padahal, sejatinya anjing berusia lebih dari dua minggu dan sehat dapat divaksinasi. Demikian pula anjing bunting. Warga Sikka, dan umumnya warga Flores-Lembata, memelihara anjing untuk menjaga rumah, kebun, dikonsumsi sendiri, serta untuk dijual. Harga anjing dewasa Rp 400.000-500.000 per ekor.

“Proses vaksinasi sering memakan waktu lama karena warga tidak menyiapkan anjingnya sehingga anjing harus dicari dan ditangkap dulu. Padahal, sebelum melakukan vaksinasi di satu tempat, kami bersurat kepada lurah atau kepala desa supaya para ketua RT dan RW mendorong warganya menyiapkan hewan peliharaan untuk divaksinasi,” ujar Alxandro Petugas Vaksinator Dinas Pertanian Kabupaten Sikka.

Koordinasi Lemah

Virus rabies hanya bisa diatasi tuntas jika didukung koordinasi efektif antara instansi terkait. Prinsip gerak bersama harus menjadi syarat mutlak semua pihak.

Komunikasi dan koordinasi antarinstansi terkait pada umumnya masih lemah, dan tidak hanya terjadi di Pemerintah Kabupaten Sikka, tetapi juga terjadi di delapan kabupaten lain yang merupakan daerah endemis rabies.

Bahkan, dinas kesehatan setempat pun nyaris tidak pernah melaporkan wilayah yang warganya digigit anjing rabies kepada Dinas Pertanian dan Peternakan agar dijadikan prioritas dalam pemberian vaksin pada hewan tertular rabies. Tak mengherankan, hingga kini dinas pertanian dan peternakan baru memvaksin 19.000 anjing di 50 desa dan 15 kecamatan (dari total 21 kecamatan), yaitu sekitar 35 persen populasi anjing. Akibatnya, di  lapangan terjadi kasus gigitan anjing yang tinggi, yang berdampak pada kebutuhan vaksin antirabies (VAR) pada manusia menjadi tinggi pula.

“Kebutuhan akan VAR menjadi tinggi karena pengaruh vaksinasi pada anjing yang lemah di lapangan sehingga cakkupan vaksinasi itu rendah tak sampai 50 persen. Ini mengakibatkan rabies meningkat dan kasus gigitan menjadi tinggi, dan vaksinasi anjing di bagian hulu ini menjadi tugas dinas pertanian,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sikka Maria Bernadina Sada Nenu.

“Kalau selama ini vaksinasi antirabies pada anjing dilakukan optimal, peluang hewan ini tertular rabies makin kecil. Manusia pun terbebas dari gigitan itu. Kuncinya adalah vaksinasi antirabies pada anjing. Itu bukan kewenangan kami,” ujar Nenu.

Bupati Sikka Flory Mekeng mengatakan sering menekankan peningkatan komunikasi dan koordinasi. “Kami minta adanya reaksi cepat dalam penanganan laporan kasus gigitan anjing,” ujarnya.

Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Fadjar Sumping Tjatur Rasa dalam rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan Kabupaten Sikka mengingatkan dalam upaya penanggulangan rabies, perlu ditingkatkan komunikasi dan koordinasi lintas sektor. “Kalau melihat korban tewas akibat gigitan anjing sebagian besar anak-anak dan pelajar, sehingga perlu juga sosialisasi ke masyarakat yang dilakukan oleh dinas pendidikan. Jadi, tak hanya penanganan rabies dari dinas kesehatan dan peternakan saja, tetapi perlu multisektor,” ujar Fadjar (6/9).

Rabies SMS Center

Sekretaris Komite Penanggulangan Virus Rabies Flores-Lembata Asep Purnama mengusulkan agar komunikasi dan koordinasi lebih mudah, camat dan tokoh agama dilibatkan dengan aplikasi teknologi yang telah diresmikan tahun 2013, yaitu Rabies SMS Center.

Layanan frontline dapat diunduh gratis di internet. Jadi warga yang terkena gigitan anjing dapat melapor ke layanan Rabies SMS Center melalui  nomor 0813-3899-6555 untuk mendapatkan penangan di puskesmas terdekat atau pusat penanganan rabies yang ditetapkan. Warga hanya mengetik nama kecamatan (spasi) isi pesan, lalu berita akan diteruskan ke dinas kesehatan dan pertanian yang selanjutnya akan mendapatkan respon cepat.

Rabies di Bali

Di Bali, berbagai cara dilaksanakan, tetapi kasus rabies masih terjadi. Selama Januari-Agustus 2018 terjadi 105 kasus. Adapun selama 2017 terdapat 92 kasus. Menurut Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali I Putu Sumantra, kasus rabies muncul di Bali sejak 2008.

Sejak itu, terus dilakukan vaksinasi massal, bahkan pembasmian anjing dan sosialisasi kepada masyarakat agar memvaksin anjing.

Untuk 2018, ditargetkan 550.000 anjing divaksin dan sudah dilakukan terhadap 363.000 anjing. “Kami mengerahkan tim vaksinas. Namun, masih banyak anjing liar dan anjing yang dipelihara tetapi diliarkan pemiliknya sehingga menyulitkan petugas memberi vaksin,” kata Sumantra.

Kepala Dinas Kesehatan Bali Ketut Suarjaya mencatat, sejak 2008 hingga akhir Agustus 2018, jumlah korban meninggal karena rabies mencapai 173 orang, termasuk tiga korban meninggal pada delapan bulan terakhir. “Kami menyediakan anggaran setiap tahun untuk menyiapkan vaksin antirabies dan serum antirabies,” ujarnya.

Penasihat Teknis Nasional One Health and Zoonosis Control Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Emergency Center for Transboundary Animal Disease (ECTAD) Andri Jatikusumah mengatakan, vaksinasi massal hewan penular rabies masih menjadi intervensi paling efektif untuk mengendalikan kasus rabies. Namun, di lapangan, vaksinasi massal memerlukan sejumlah persyarat yang harus dipenuhi dengan baik.

Cakupan vaksinasi terhadap hewan penular rabies minimal 70 persen dari estimasi populasi hewan penular rabies, terutama anjing. Cakupan minimal itu harus dicapai di semua level wilayah, mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten. “Karena usaha yang dikerahkan untuk melakukan vaksinasi besar, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah pada berbagai level,” kata Andri.

Untuk mencapai cakupan minimal diperlukan banyak prasyarat, mulai dari kualitas vaksin yang bagus, penyuntikan yang benar, hingga estimasi populasi hewan penular rabies yang baik.

Vaksinasi juga harus dilakukan dalam waktu cepat karena dinamika populasi hewan penular rabies bisa berubah dengan cepat.

Tahun 2013-2016, FAO ECTAD bekerja sama dengan World Animal Protection (WAP) dan Kementerian Pertanian memiliki proyek pengendalian rabies di Pulau Flores dan Pulau Lembata, NTT.

Pada masa itu lebih dari 400.000 anjing di 1.300 desa divaksinasi. Sejumlah 300 petugas kesehatan hewan pun dilatih meningkatkan kompetensinya dalam mengendalikan rabies.

I Ketut Diarmita, Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, mengingatkan, pengendalian rabies butuh komitmen semua pemangku kepentingan. Vaksinasi merupakan prioritas utama yang diikuti dengan strategi lain berupa tata laksana kasus gigitan terpadu yang memungkinkan penanganan korban gigitan pada manusia dan penanganan hewan melalui vaksin darurat.

Sumber: Harian Umum Kompas