Banda Aceh - Penyakit Septicemia Epizootica (SE) atau ngorok yang menyerang kawanan kerbau di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) bukanlah penyakit baru. Data Dinas Peternakan Aceh, penyakit ini ternyata sudah lama ada (endemis). Tidak hanya di Abdya, tetapi juga di hampir semua kabupaten/kota di wilayah Barat Selatan Aceh (Barsela).

“Karena daerah endemis, maka kasusnya selalu berulang. Hanya saja tidak dalam skala besar, paling hanya beberapa ternak saja yang terserang, tidak sampai ribuan,” kata Kepala Dinas Peternakan Aceh, drh. Zulyazaini Yahya kepada Serambi secara khusus kemarin. Ia turut didampingi drh. Marjuani (Sekretaris Dinas), drh. Muslem (Kabid Keswan dan Kesmavet), drh. M Taufan (Tenaga Ahli), serta drh. T Reza Ferasyi, MSc. PhD (Wakil Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia / PDHI Aceh).

“Kalau ribuan, maka itu namanya epidemi (wabah). Kalau itu terjadi, wah itu masalah besar, bisa jadi perhatian nasional,” tambahnya lagi.

Zulyazaini mengaku telah menurunkan tim khusus ke lapangan untuk menyelidiki kasus tersebut, menyusul beredarnya kabar ada ribuan kerbau di Abdya yang terserang SE. Laporan yang dia terima, dari total populasi kerbau sebanyak 4.362 ekor, kerbau yang mati akibat SE hanya 16 ekor, yang dipotong paksa 15 ekor, dan yang dijual 13 ekor.

Itu pun, katanya, kerbau-kerbau yang terserang penyakit adalah kerbau yang dibiarkan liar di hutan pegunungan oleh pemiliknya, yang memang tidak memungkinkan untuk dilakukan vaksinasi. “Inilah salah satu kendala mengapa penyakit SE sulit diberantas,” imbuh kepala dinas yang akrab disapa Pak Zul ini.

Menurutnya penyakit SE bukanlah penyakit yang menular ke manusia (zoonosis), sehingga aman untuk dikonsumsi. Tetapi dari aspek ekonomi, apabila tidak ditangani, SE bisa sangat merugikan pemilik ternak. “Karena itu, kita mengimbau kerbau-kerbau yang terserang SE tidak langsung dijual. Penyakit ini bisa ditangani, sehingga pemilik ternak tidak rugi karena harga jualnya yang jatuh,” pintanya.

Karena merupakan penyakit endemis yang akan kembali berulang, Zulyazaini berharap pemerintah kabupaten/kota di wilayah barat selatan agar lebih proaktif melakukan penanganan sebaran penyakit SE.

“Harus ada upaya untuk mengantisipasi atau menekan jangkitan penyakit ini, dan upaya tersebut harus masuk dalam perencanaan daerah. Kami selalu siap membantu, baik melalui distribusi obat dan vaksin, serta memberikan pendampingan,” sebutnya.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota menggencarkan program sosialisasi ke masyarakat tentang penyakit SE, sehingga masyarakat mengetahui dampak kerugian yang ditimbulkan, serta cara penanganannya. “Pemahaman masyarakat soal penyakit SE masih sangat rendah, sehingga mereka tidak peduli dan membiarkan ternaknya liar di hutan tidak divaksin,” demikian Zulyazaini Yahya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Aceh, drh. T Reza Ferasyi, memandang perlunya mengoptimalkan instansi kesehatan hewan dan peternakan di daerah.

Disamping untuk penanganan penyakit, juga untuk mendukung program nasional, yaitu Program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) dalam rangka meningkatkan populasi ternak. “Instansi itu tidak mesti harus berbentuk dinas, bisa juga setingkat kantor, dan ini ada di setiap kabupaten/kota,” ucapnya.

Ia juga mengimbau pemerintah kabupaten/kota agar menempatkan tenaga medik veteriner (dokter hewan) sesuai dengan keahliannya. Di samping untuk meningkatkan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, juga dalam rangka mengimplementasikan PP No 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner.

“Saya juga mengharapkan para tenaga medik veteriner yang tergabung dalam PDHI Aceh agar dapat berperan aktif mendukung upaya pengendalian penyakit hewan, khususnya penyakit-penyakit strategis,” harap wakil ketua PDHI Aceh ini. (Yos | Ed: Bakri)

Sumber: Serambi Indonesia dan Aceh Tribun News