Konawe – Kasus flu burung kembali merebak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Sepanjang April, terdata 832 unggas mati akibat penyakit berbahaya ini, yang tersebar di empat kecamatan. Pemerintah daerah setempat meminta bantuan pemerintah pusat untuk penanggulangannya.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Konawe Erman Asnawi mengatakan, jumlah kasus flu burung pada April itu melonjak dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya mencapai puluhan kasus. “Untuk bulan ini, kami perkirakan jumlahnya akan lebih tinggi lagi,” kata Erman, Sabtu (14/5).

Dikatakan, melonjaknya kasus flu burung dimungkinkan akibat cuaca peralihan musim yang ideal bagi perkembangbiakan virus. Selain itu, lalu lintas ternak yang sulit dikendalikan juga membuat unggas di Konawe rentan terserang virus flu burung dari daerah lain.

“Meski begitu, hingga saat ini belum ada laporan virus flu burung yang menulari manusia,” kata Erman. Kabupaten Konawe merupakan salah satu daerah endemik flu burung di Sultra sejak kasus itu pertama kali merebak pada 2008.
Sebagai langkah antisipasi dan penanggulangan, Dinas Pertanian Konawe telah melakukan penyemprotan di wilayah-wilayah yang terjangkit flu burung, yakni Kecamatan Pondidaha, Unaaha, Anggaberi, dan Wonggeduku. “Kami juga mengimbau kepada pemilik unggas untuk menjaga lalu lintas ternak,” ujar Erman.

Namun, penanganan komprehensif terhadap masalah itu terkendala akibat minimnya kemampuan keuangan daerah. Di antaranya dana kompensasi bagi peternak yang unggasnya dimusnahkan, serta alat rapid test untuk keperluan uji virus itu saat pemeriksaan di lapangan.

Erman mengatakan, pihaknya telah melaporkan lonjakan kasus flu burung kepada Kementerian Pertanian guna memperoleh bantuan penanggulangan. “Namun hingga sekarang belum ada bantuan,” ujarnya.

Ketua DPRD Sultra Rusman Emba, meminta segera dilakukan koordinasi dengan dinas terkait di tingkat provinsi untuk mengantisipasi penyebaran flu burung ke wilayah lain di Sultra. “Masalah ini serius karena peternakan unggas menjadi sandaran ekonomi banyak warga di Sultra,” kata Rusman.

Terkait anggaran, Rusman menyatakan, ada dana yang bisa digunakan seperti pos bencana.”Dalam APBD perubahan bisa dimasukkan,” katanya. (ENG)

Sumber : Kompas