Soal PMK, Mentan Tanggung Jawab Bantah Melakukan Perjanjian Impor dengan Brasil

Jakarta, Kompas - Menteri Pertanian Anton Apriyantono siap bertanggung jawab apabila nanti terjadi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang sapi rakyat sebagai dampak kebijakan pembukaan keran impor daging sapi Brasil. Ia meyakini kebijakan itu melalui prosedur yang benar. Pernyataan itu disampaikan Mentan, Rabu (24/9) di Jakarta, menanggapi tuntutan agar dia bertanggung jawab secara moral dan hukum apabila di kemudian hari terjadi wabah PMK. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia Teguh Boediyana meminta Mentan bertanggung jawab secara penuh. Teguh bahkan meminta Presiden ikut bertanggung jawab jika PMK merebak.

Mentan menyadari Brasil belum bebas PMK, status itu juga dinyatakan organisasi kesehatan hewan dunia (OIE). Karena itu, masih ada potensi penularan PMK apabila mengimpor daging sapi dari negeri samba tersebut. Akan tetapi, jelas Mentan, Brasil merupakan negara besar. Wilayah negara bagian satu dengan lainnya dipisahkan oleh batas alam, seperti sungai, lembah, dan pegunungan. Pergerakan atau lalu lintas sapi antarwilayah di Brasil juga diawasi secara ketat menggunakan global positioning system atau GPS.
Direktur Jenderal Peternakan Tjeppy D Soedjana mengungkapkan, ketika Mentan berkunjung ke Brasil Mei lalu, ada enam zona di Brasil yang bebas PMK. Sekarang bertambah lagi menjadi sepuluh zona.
Berbagai syarat
Dalam menerapkan kebijakan impor daging sapi dari suatu negara, Pemerintah Indonesia tidak hanya menerapkan syarat negara bebas penyakit menular. Akan tetapi, juga ada syarat establishment, seperti adanya rumah potong hewan atau pemrosesan yang memenuhi persyaratan kesehatan dan kehalalan.
Menurut Mentan, sepanjang kebijakan itu dibuat melalui prosedur dan persyaratan yang benar, pihaknya tidak takut untuk bertanggung jawab.
Teguh menambahkan, dampak penyebaran PMK tidak langsung seketika begitu impor daging sapi Brasil dibuka. Namun, dalam jangka waktu lama. PMK merupakan penyakit yang penyebarannya terjadi secara licik, sulit diatasi, dan butuh biaya besar.
Sapi yang terkena PMK menjadi lumpuh dan sulit makan. Akibatnya, berat badan sapi menyusut dan harga sapi jatuh. Usaha ternak sapi menjadi tidak menguntungkan lagi.
Anggota Indonesian Veterinary Watch, Suhaji, mengatakan, Indonesia tahun 1980 pernah terserang PMK, tetapi tahun 1990- an sudah berhasil mengatasinya dengan amat susah payah. Biaya yang dikeluarkan untuk penanganan PMK besar.
Adapun dokter hewan, Mangku Sitepu, mengatakan, pemerintah tidak memahami betapa penularan PMK akan menghancurkan peternakan sapi rakyat.
Menurut Sitepu, sikap ngotot Mentan membuka impor daging sapi Brasil menunjukkan tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil pemilik sapi. Saat ini populasi sapi potong di Indonesia sekitar 11 juta ekor.
Sementara itu, mentan membantah pihaknya melakukan perjanjian impor daging sapi Brasil. Dia mengatakan, sampai saat ini pihaknya sama sekali belum menandatangani satu pun dokumen terkait rencana impor daging Brasil. ”Belum ada perjanjian apa-apa, yang ada hanya penandatanganan MOU antara pihak swasta Brasil dan Dekopin,” katanya. (MAS)