Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies
Friday, 28 April 2017

Rabies

Senin, 24 Februari 2014

VI. Regulasi

Nasional

Peraturan perundangan yang menjadi landasan program pemberantasan Rabies antara lain:

  • Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  • Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Wabah Penyakit Menular. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  • Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  • Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  • Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  • Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1973 tentang Pembuatan Persediaan, Peredaran dan pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis Untuk Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Pembuatan Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 1992 tentang Obat Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagaian urusan Pemerintahan Anatar pemritahana Daerah provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
  • Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 279A/Men.Kes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/UM/8/78 Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan, Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies.
  • Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 487/Kpts/UM/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular.
  • Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 363/Kpts/UM/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies.
  • Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 1096/Kpts/TN.120/10/1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan hewan Sebangsanya ke wilayah/Daerah Bebas Rabies di Indonesia.
  • Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 1982 tentang Koordinasi Bagi Pencegahan, Pemberantasan dan [enanggulangan Rabies di Daerah.
  • Intruksi Panglima ABRI Nomor ST/292/1993 tanggal 6 Oktober Tahun 1993 tentang peran serta ABRI Dalam Program pemberantasan Rabies.
  • Intruksi Panglima ABRI Nomor ST/26/1994 tanggal 12 Februari Tahun 1994 tentang Tindak Lanjut ABRI dalam Mendukung keberhasilan Program Pemberantasan Rabies Di Seluruh Indonesia.
  • Surat Keputusan Bersama 3 Direktur Jenderal tahun 1989 (SK.Dirjen PUOD no.443.4-531, Dirjennak No 24. Dirjen PPM dan PLP No. Agno.366.I/PD.03.04) tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembebesan Rabies di Pulau Jawa dan Kalimantan, diperbahurui pada tahu 1993 untuk perpanjangan kegiatan pembeebasan Rabies Se-Pulau Jawa dan Kalimanatan sekaligus Pembebasan Pulau Sumatera dan Sulawesi kemudian diperbahurui lagi dengan Surat Keputusan Bersama 3 Direktur Jenderal tahun 1999 (Dirjen PPM dan PLP No.KS.00-01-1.1554, Direjennak No 999, Dirjen POUD No 443.2-270) tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembebesan dan Mempertahankan Daerah Bebas Rabies DI Wilayah Republik Indonesia.
  • Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 59/Kpts/PD.610/05/2007 tahun 2007 tentang Jenis-Jenis Penyakit Hewan Menular yang mendapat Prioritas Pengendalian dan atau Pemberantasannya.
  • Surat Keputusan Direktur Jenderal Produksi Peternakan Nomor 95/TN.120/Kpts/DJP/DEPTAN tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pemasukan Anjing, Kucing Kera dan Hewan sebangsanya dari Negara, Wilayah/Daerah tidak bebas Rabies ke Wilayah Wilayah/Daerah bebas Rabies.

Internasional

Secara global tidak ada landasan hukum atau regulasi yang mengatur tentang Pencegahan, pengendalian pemberantasan Rabies, tetapi terdapat Pedoman atau referensi yang bersifat internasional. Referensi ini dikeluarkan oleh The World Organisation for Animal Health atau lebih dikenal dengan sebutan Office International des Epizooties (OIE). OIE merupakan organisasi antar pemerintah di dunia (mempunyai anggota 176 negara dan territorial) dengan maksud untuk melawan penyakit hewan pada level global.

OIE mengeluarkan referensi dan pedoman (manual) yang dijadikan referensi bagi negara-negara angoota WTO (termasuk Indonesia) dalam melakukan perdagangan internasional berkaitan dengan hewan dan produk hewan (termasuk ikan).

Adapun referensi atau manual yang bersifat Internasional mengenai Rabies terdapat pada Terestrial Animal Health Code dari OIE (TAHC OIE). TAHC OIE adalah referensi untuk negara-negara anggota WTO untuk memastikan keamanan dalam perdagangan internasional untuk hewan yang berada didarat (terestrial animal) dan produk-produknya (termasuk produk peternakan dan produk-produk lainnya). Code atau pedoman ini dibuat dengan memberikan arahan tentang tindakan-tindakan berkaitan dengan kesehatan untuk digunakan oleh lembaga otoritas veternier suatu negara dalam melaksanakan eksport dan import dengan negara-negara anggota WTO lainnya dengan maksud untuk menghindari transfer agen pathogen kepada hewan atau manusia.

Adapun mengenai Rabies secara detail pada TAHC OIE tahun 2009 di sebutkan pada Volume 2 tentang Recommendations applicable to OIE Listed diseases and other diseases of importance to international trade pada Section 8 untuk Multispecies Diseases Chapter 8.10.