Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies
Monday, 24 September 2018

Rabies

Senin, 24 Februari 2014

VI. Regulasi

Nasional

Peraturan perundangan yang menjadi landasan program pemberantasan Rabies antara lain:

  • Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  • Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Wabah Penyakit Menular. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  • Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  • Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  • Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  • Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1973 tentang Pembuatan Persediaan, Peredaran dan pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis Untuk Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Pembuatan Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 1992 tentang Obat Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagaian urusan Pemerintahan Anatar pemritahana Daerah provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
  • Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 279A/Men.Kes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/UM/8/78 Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan, Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies.
  • Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 487/Kpts/UM/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular.
  • Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 363/Kpts/UM/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies.
  • Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 1096/Kpts/TN.120/10/1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan hewan Sebangsanya ke wilayah/Daerah Bebas Rabies di Indonesia.
  • Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 1982 tentang Koordinasi Bagi Pencegahan, Pemberantasan dan [enanggulangan Rabies di Daerah.
  • Intruksi Panglima ABRI Nomor ST/292/1993 tanggal 6 Oktober Tahun 1993 tentang peran serta ABRI Dalam Program pemberantasan Rabies.
  • Intruksi Panglima ABRI Nomor ST/26/1994 tanggal 12 Februari Tahun 1994 tentang Tindak Lanjut ABRI dalam Mendukung keberhasilan Program Pemberantasan Rabies Di Seluruh Indonesia.
  • Surat Keputusan Bersama 3 Direktur Jenderal tahun 1989 (SK.Dirjen PUOD no.443.4-531, Dirjennak No 24. Dirjen PPM dan PLP No. Agno.366.I/PD.03.04) tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembebesan Rabies di Pulau Jawa dan Kalimantan, diperbahurui pada tahu 1993 untuk perpanjangan kegiatan pembeebasan Rabies Se-Pulau Jawa dan Kalimanatan sekaligus Pembebasan Pulau Sumatera dan Sulawesi kemudian diperbahurui lagi dengan Surat Keputusan Bersama 3 Direktur Jenderal tahun 1999 (Dirjen PPM dan PLP No.KS.00-01-1.1554, Direjennak No 999, Dirjen POUD No 443.2-270) tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembebesan dan Mempertahankan Daerah Bebas Rabies DI Wilayah Republik Indonesia.
  • Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 59/Kpts/PD.610/05/2007 tahun 2007 tentang Jenis-Jenis Penyakit Hewan Menular yang mendapat Prioritas Pengendalian dan atau Pemberantasannya.
  • Surat Keputusan Direktur Jenderal Produksi Peternakan Nomor 95/TN.120/Kpts/DJP/DEPTAN tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pemasukan Anjing, Kucing Kera dan Hewan sebangsanya dari Negara, Wilayah/Daerah tidak bebas Rabies ke Wilayah Wilayah/Daerah bebas Rabies.

Internasional

Secara global tidak ada landasan hukum atau regulasi yang mengatur tentang Pencegahan, pengendalian pemberantasan Rabies, tetapi terdapat Pedoman atau referensi yang bersifat internasional. Referensi ini dikeluarkan oleh The World Organisation for Animal Health atau lebih dikenal dengan sebutan Office International des Epizooties (OIE). OIE merupakan organisasi antar pemerintah di dunia (mempunyai anggota 176 negara dan territorial) dengan maksud untuk melawan penyakit hewan pada level global.

OIE mengeluarkan referensi dan pedoman (manual) yang dijadikan referensi bagi negara-negara angoota WTO (termasuk Indonesia) dalam melakukan perdagangan internasional berkaitan dengan hewan dan produk hewan (termasuk ikan).

Adapun referensi atau manual yang bersifat Internasional mengenai Rabies terdapat pada Terestrial Animal Health Code dari OIE (TAHC OIE). TAHC OIE adalah referensi untuk negara-negara anggota WTO untuk memastikan keamanan dalam perdagangan internasional untuk hewan yang berada didarat (terestrial animal) dan produk-produknya (termasuk produk peternakan dan produk-produk lainnya). Code atau pedoman ini dibuat dengan memberikan arahan tentang tindakan-tindakan berkaitan dengan kesehatan untuk digunakan oleh lembaga otoritas veternier suatu negara dalam melaksanakan eksport dan import dengan negara-negara anggota WTO lainnya dengan maksud untuk menghindari transfer agen pathogen kepada hewan atau manusia.

Adapun mengenai Rabies secara detail pada TAHC OIE tahun 2009 di sebutkan pada Volume 2 tentang Recommendations applicable to OIE Listed diseases and other diseases of importance to international trade pada Section 8 untuk Multispecies Diseases Chapter 8.10.

« V. Penanganan Penyakit]

V. Penanganan Penyakit

Rabies adalah salah satu penyakit penting berdasarkan aspek sosial-ekonomi dan aspek kesehatan masyarakat. Kebijakan Pemerintah dalam memberantas Rabies dilaksanakan dengan alasan utama untuk perlindungan kesehatan manusia dan mencegah penyebarannya ke hewan domestik dan satwa liar.

Dalam mencapai tujuan itu Pemerintah mengatur dengan melaksanakan strategi dibawah ini (Departemen Pertanian, 2007):

  • Karantina dan pengawasan lalu lintas terhadap hewan penular Rabies diwilayah/daerah untuk mencegah penyebaran penyakit
  • Pemusnahan hewan tertular dan hewan yang kontak untuk mencegah sumber viru Rabies yang paling berbahaya.
  • Vaksinasi semua hewan yang dipelihara didaerah tertular untuk melindungi hewan terhadap infeksi dan menguangi kontak terhadap manusia.
  • Penelusuran dan surveilans untuk menentukan sumber penularan dan arah pembebasan dari penyakit; dan
  • Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness) untuk memfasilitasi kerjasama masyarakat terutama dari pemilik hewan dan komunitas yang terkait.

Adapun langkah-langkah pencegahan rabies dapat dilihat dibawah ini:

  • Tidak memberikan izin untuk memasukkan atau menurunkan anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya di daerah bebas rabies.
  • Memusnahkan anjing, kucing, kera atau hewan sebangsanya yang masuk tanpa izin ke daerah bebas rabies.
  • Melakukan vaksinasi atau memasukkan vaksin rabies kedaerah-daerah bebas rabies.
  • Melaksanakan vaksinasi terhadap setiap anjing, kucing dan kera, 70% populasi yang ada dalam jarak minimum 10 km disekitar lokasi kasus.
  • Pemberian tanda bukti atau pening terhadap setiap kera, anjing, kucing yang telah divaksinasi.
  • Mengurangi jumlah populasi anjing liar atan anjing tak betuan dengan jalan pembunuhan dan pencegahan perkembangbiakan.
  • Menangkap dan melaksanakan observasi hewan tersangka menderita rabies, selama 10 sampai 14 hari, terhadap hewan yang mati selama observasi atau yang dibunuh, maka harus diambil spesimen untuk dikirimkan ke laboratorium terdekat untuk diagnosa.
  • Mengawasi dengan ketat lalu lintas anjing, kucing, kera nan hewan sebangsanya yang bertempat sehalaman dengan hewan tersangka rabies.
  • Membakar dan menanam bangkai hewan yang mati karena rabies sekurang-kurangnya 1 meter.

Tindakan terhadap Korban Gigitan atau Dijilat oleh Hewan Tersangka Rabies

  • Luka korban hasil gigitan dibersihkan dan segera dibawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat untuk tangani dan dirawat oleh pihak medis
  • Korban yang digigit anjing atan dijilat oleh hewan yang tersangka Rabies harus segera diberikan pengobatan anti Rabies yaitu pemberian serum anti Rabies (SAR) atau vaksinasi Rabies. Semua anjing atau HPR lainnya yang mengigit khususnya pada daerah endemis Rabies atau pun mempunyai sejarah penyakit Rabies dianggap hewan terinfeksi Rabies, untuk itu penanganan korban adalah diberikan pengobatan anti Rabies yaitu pemberian serum anti Rabies (SAR) atau vaksinasi Rabies
  • Tangkap HPR tersangka dan lakukan pengamatan sekurang-kurang selama 14 hari
  • Setiap penderita gigitan oleh HPR harus mendapatkan pengobatan terlebih dahulu, sampai ada kepastian apakah HPR tersangka postif atau negative terhadap Rabies. Apabila HPR tersangka negatif maka pengobatan “post exposure” dihentikan. Sebaliknya jika positif maka pengobatan dilanjutkan
  • Apabila hewan yang menggigit itu tidak dapat ditangkap, atau tidak dapat diobservasi atau spesimen tidak dapat diperiksa karena rusak, maka kita berasumsi bahwa HPR tersangka adalah terinfeksi Rabies.
Tindakan terhadap Hewan Tersangka Terinfeksi Rabies

Tindakan pada hewan tersangka rabies atau menderita rabies, petugas berwenang (Dinas setempat) harus melakukan penangkapan dan melakukan eliminasi pada hewan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika terinfeksi Rabies).

Tindakan Terhadap Hewan yang Mengigit (Departemen Pertanian, 2007)
Hewan Tindakan
Hewan yang di vaksin Menggigit/Mencakar
  • Isolasi dan Observasi selama 14 hari
  • Jika dalam masa observasi anjing/kucing tetap hidup dibebaskan tetapi jika anjing tidak berpemilik maka dilakukan eliminasi
  • Jika dalam masa observasi anjing mati, otak anjing tersangka dikirim ke Laboratorium untuk peneguhan diagnosa Rabies
Hewan yang di vaksin kontak dengan HPR
  • Isolasi dan Observasi selama 14 hari
  • Jika dalam masa observasi anjing/kucing tetap hidup dibebaskan tetapi jika anjing tidak berpemilik maka dilakukan eliminasi
  • Jika dalam masa observasi anjing mati, otak anjing tersangka dikirim ke Laboratorium untuk peneguhan diagnosa Rabies
Hewan yang tidak di vaksin Menggigit/Mencakar berpemilik
  • Isolasi dan Observasi selama 14 hari
  • Jika dalam masa observasi anjing/kucing tetap hidup dibebaskan tetapi jika anjing tidak berpemilik maka dilakukan eliminasi
  • Jika dalam masa observasi anjing mati, otak anjing tersangka dikirim ke Laboratorium untuk peneguhan diagnosa Rabies
Hewan yang tidak di vaksin Menggigit/Mencakar tidak berpemilik Anjing dieliminasi dan diambil spesimen untuk peneguhan diagnosa

Apabila setelah dilakukan observasi selama lebih kurang dua minggu ternyata hewan itu masih hidup, maka hewan tersangka diserahkan kembali kepada pemiliknya setelah divaksinasi, atau dapat dilakukan eliminasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila tidak ada pemilikinya.

Pelaporan Rabies
  • Apabila terjadi kasus gigitan oleh HPR, Kepala Desa harus segera melaporkan kepada Camat dan atau petugas Peternakan didaerah setempat.
  • Camat setelah menerima laporan dari kepala desa/ Lurah tentang adanya kasus gigitan rabies pada hewan harus segera melaporkan kepada Bupati/Walikota didaerah tersebut.
  • Petugas peternakan di Kecamatan setelah menerima laporan dari kepala desa dan pimpinan unit kesehatan setempat tentang adanya kasus gigitan oleh HPR harus segera melaporkan kepada kepala Dinas yang membawahi bidang Kesehatan hewan dan Peternakan Kabupaten/Kotamadya.
  • Kepala Dinas yang membawahi bidang Kesehatan hewan dan Peternakan di Kabupaten/Kotamadya setelah menerima laporan harus segera melaporkan kepada Bupati/Walikota madya.
  • Dinas yang membawahi bidang Kesehatan hewan dan Peternakan setelah melakukan pemeriksaan klinis atau menerima hasil pemeriksaan laboratorium dari spesimen yang berasal dari HPR harus segera melaporkan kepada unit Kesehatan yang melakukan perawatan penderita.
  • Instansi-instansi pemerintah seperti Dinas yang membawahi bidang Kesehatan hewan dan Peternakan dan Buoatiu atau Walikota setelah laporan untuk selanjutnya melaporkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Pimpinan Unit Kesehatan yang merawat orang yang digigit atau dijilat hewan yang tersangka rabies harus segera melaporkan kepada Dinas yang membawahi bidang Kesehatan hewan dan Peternakan setempat.
  • Pimpinan Unit Kesehatan yang dimaksud selanjutnya melaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Pengendalian dan Pemberantasan
Vaksin Rabies

Vaksinasi Rabies adalah salah satu tindakan pencegahan dalam proses kontrol dan pemberantasan Rabies. Vaksinasi adalah tindakan yang dianggap paling efektif dalam melaksanakan kontrol dan pemberantasan Rabies serta menurunkan tingkat kasus gigitan oleh HPR kepada manusia.

Vaksin rabies telah dikenal sejak tahun 1879 dibuat pertama kali oleh Victor Galtier. Selanjutnya vaksin tersebut dikembangkan oleh Louis Pasteur pada tahun 1880 dalam studinya untuk mencegah penularan Rabies kepada manusia. Vaksin ini dikembangkan dengan metode yang cukup sederhana jika dibandingkan dengan produksi pada saat ini yaitu dengan mengambil virus dari jaringan syaraf pada tulang belakang hewan terinfeksi Rabies kemudian diberikan melalui inokulasi intracerebral kepada kelinci secara serial dalam waktu spesifik tertentu. Kemudian virus diambil dan disuntikkan sebagai vaksin ke anjing dalam beberapa waktu spesifik tertentu dan di challenge dengan Rabies.

Pasteur pada percobaan ini menemukan bahwa inokulasi intracerebral virus secara serial kepada monyet dengan virus yang berasal dari anjing yang terinfeksi. Masa Inkubasi akan meningkat dan virulensi dari virus berkurang atau menurun. Dengan berkembangnya cara pengembangbiakan virus dengan biakan sel, Naguchi pada tahun 1913 dan Levaditi pada tahun 1914 berhasil membiakan virus rabies secara in vitro pada biakan gel.

Produksi vaksin beberapa decade setelah metode pengembangan yang ditemukan oleh Pasteur adalah metode Nerve Tissue Origin (NTO) vaksin yang dilakukan inaktivasi oleh phenol, tetapi vaksinasi dengan menggunakan Vaksin NTO inaktif ini juga mengalami post vaksinasi yang cukup siginifikan, yaitu gejala syaraf hingga kematian. Kemudian berbagai metode pengembangan vaksin pun berkembang hingga sekarang, seperti Modified Live Virus Vaccines dan Killed Cell Culture Rabies Vaccines (Briggs et al., 2002).

Meskipun efikasi dan keamanan vaksin dengan metode baru berkembanag tetapi penggunaan metode NTO tetap banyak dipakai pada Negara-negara Asia dan masih memproduksi vaksin-vaksin ini sehingga korban membutuhkan kunjungan beberapa kali ke rumah sakit dan mempunyai efek samping yang cukup signifikan.

Modified Live Virus Vaccines (MLV)

Vaksin Rabies aktif (Live Vaccines) dihasilkan dari virus Flury and Kelev strain yang dikembang dalam sel telur bertunas berembrio (CEO=Chicken Embryonated Eggs), The Street Alabama Dufferin (SAD) yand dikembangkan dalam jaringan ginjal hamster dan Evelyn-Rokitnicki-Abelseth (ERA) strain yang menggunakan ginjal babi.

Prosedur diatas adalah prosedur yang sering digunakan untuk memproduksi Rabies MLV. Berbagai metode pun berkembang dalam memproduksi MLV vaksin tetapi strain yang dikembangkan dengan metode CEO, ERA dan SAD adalah MLV vaksin strain yang digunakan secara luas di Asia dan Afrika dan juga sebagain dari Eropa (Briggs et al., 2002). Meskipun penggunaan MLV masih sering digunakan tetapi penggunaan vaksin inaktif (killed vaksin) juga telah berkembang diberbagai Negara yang masih menerapkan MLV vaksin.

Killed Cell Culture Rabies Vaccines

Vaksin inakfit memerlukan jumlah virus yang sangat banyak. Hal ini diatasi dengan pengembangan metode baru yaitu pengembang biakan virus dalam jaringan otak dari kelinci, ginjal anak hamster, sel otak marmot, SMB dan CEO dan juga substraat yang lain oleh strain-strain virus seperti CVS-11, PM-NIL 2 dan PV-BHK 2.

Proses inaktivasi virus yang dikembangkan dilakukan dengan menggunakan sinar UV, Agen inaktivasi β-propiolactone (BPL), acethyllethyleneimine dan amines lainnya. Penggunaan formadehyd dan phenol sudah tidak direkomendasikan. Yang paling sering digunakan adalah agen inaktivasi BPL. Jika telah di inaktivasi kemudian adjuvant akan ditambahkan untuk meningkatakan respon imun dari inang. Adjuvant yang paling sering digunakan adalah saponin, aluminium hidroksida, alumunium phosphate dan minyak adjuvant (Briggs et al., 2002)

Jika dilihat dari tipe pemberian vaksin dapat dibagi menjadi dua jenis:

  • Vaksin parenteral (melalui otot (intra muscular) dan melalui jaringan dibawah kulit (intra sub-cutaneous)), adalah vaksin yang paling umum digunakan untuk hewan-hewan potensial mendapatkan Rabies dan berpemilik (ada dalam pengawasan pemilik).
  • Vaksin Oral adalah jenis vaksin alternatif yang banyak digunakan dalam tindakan pencegahan Rabies pada satwa liar.

Di Indonesia, vaksin rabies untuk hewan telah diproduksi sejak tahun 1967 oleh Pusat Veterinaria Farma (Pusvetma) Surabaya yang pada saat itu masih bernama lembaga virologi kehewanan (LVK), menggunakan fixed virus rabies. Sebagai media untuk membiakkan virus rabies digunakan otak kambing/domba umur 3 bulan. Otak yang ditumbuhi virus digerus, dibuat suspensi kemudian diinaktifkan dengan phenol 0,5%. Vaksin jenis ini disebut vaksin rabies sampel yang selanjutnya diberi nama paten Rasivet Aplikasi vaksin tersebut melalui suntikan dibawah kulit dengan dosis 4 ml. Masa kebal vaksin rasivet relatif pendek yaitu 6 bulan.

Pada tahun 1983, metode baru dikembangkan. Metode baru ini menggunakan biakan sel sebagai media pertumbuhan virus rabies. Virus yang digunakan yaitu virus rabies galar Pastuer yang dibiakan pada kultur sel ginjal anak hamster (BHK 21), dengan bahan inaktif berupa 2-Bromo Ethylamin (BEA). Sel BHK 21 seperti yang dinyatakan Bear (1975) merupakan sel yang paling peka untuk pembiakan virus rabies.

Setelah melalui rangkaian percobaan, pada tahun 1984, Pusvetma mengeluarkan vaksin rabies yang menggunakan biakan sel sebagai tempat pembiakan virus. Vaksin baru ini diberi nama “Rabivet”.

Vaksin Rabivet mempunyai kelebihan dibandingkan dengan vaksin sebelumnya, rasivet yaitu:

  • Rabivet tidak mengandung jaringan syaraf dan kandungan proteinnya lebih rendah sehingga efek samping berupa alergi dan paralisa non spesifik sangat dikurangi.
  • Mudah diproduksi secara besar-besaran.
  • Harga satuan lebih rendah.
  • Pencemaran lingkungan dan resiko tersebarnya virus sangat rendah.
  • Rabies mempunyai masa kekebalan yang lebih lama.
Pengobatan

Tindakan vaksinasi dan pemberian serum anti rabies sebagai tindakan post exposure treatment (PET) telah meningkatkan keberhasilan pengobatan bagi korban terutama manusia yang terkena gigitan dan berisiko.

[section_title title=VI. Regulasi]

VI. Regulasi

Nasional

Peraturan perundangan yang menjadi landasan program pemberantasan Rabies antara lain:

  • Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  • Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Wabah Penyakit Menular. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  • Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  • Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  • Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  • Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1973 tentang Pembuatan Persediaan, Peredaran dan pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis Untuk Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Pembuatan Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 1992 tentang Obat Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagaian urusan Pemerintahan Anatar pemritahana Daerah provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
  • Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 279A/Men.Kes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/UM/8/78 Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan, Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies.
  • Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 487/Kpts/UM/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular.
  • Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 363/Kpts/UM/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies.
  • Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 1096/Kpts/TN.120/10/1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan hewan Sebangsanya ke wilayah/Daerah Bebas Rabies di Indonesia.
  • Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 1982 tentang Koordinasi Bagi Pencegahan, Pemberantasan dan [enanggulangan Rabies di Daerah.
  • Intruksi Panglima ABRI Nomor ST/292/1993 tanggal 6 Oktober Tahun 1993 tentang peran serta ABRI Dalam Program pemberantasan Rabies.
  • Intruksi Panglima ABRI Nomor ST/26/1994 tanggal 12 Februari Tahun 1994 tentang Tindak Lanjut ABRI dalam Mendukung keberhasilan Program Pemberantasan Rabies Di Seluruh Indonesia.
  • Surat Keputusan Bersama 3 Direktur Jenderal tahun 1989 (SK.Dirjen PUOD no.443.4-531, Dirjennak No 24. Dirjen PPM dan PLP No. Agno.366.I/PD.03.04) tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembebesan Rabies di Pulau Jawa dan Kalimantan, diperbahurui pada tahu 1993 untuk perpanjangan kegiatan pembeebasan Rabies Se-Pulau Jawa dan Kalimanatan sekaligus Pembebasan Pulau Sumatera dan Sulawesi kemudian diperbahurui lagi dengan Surat Keputusan Bersama 3 Direktur Jenderal tahun 1999 (Dirjen PPM dan PLP No.KS.00-01-1.1554, Direjennak No 999, Dirjen POUD No 443.2-270) tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembebesan dan Mempertahankan Daerah Bebas Rabies DI Wilayah Republik Indonesia.
  • Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 59/Kpts/PD.610/05/2007 tahun 2007 tentang Jenis-Jenis Penyakit Hewan Menular yang mendapat Prioritas Pengendalian dan atau Pemberantasannya.
  • Surat Keputusan Direktur Jenderal Produksi Peternakan Nomor 95/TN.120/Kpts/DJP/DEPTAN tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pemasukan Anjing, Kucing Kera dan Hewan sebangsanya dari Negara, Wilayah/Daerah tidak bebas Rabies ke Wilayah Wilayah/Daerah bebas Rabies.
Internasional

Secara global tidak ada landasan hukum atau regulasi yang mengatur tentang Pencegahan, pengendalian pemberantasan Rabies, tetapi terdapat Pedoman atau referensi yang bersifat internasional. Referensi ini dikeluarkan oleh The World Organisation for Animal Health atau lebih dikenal dengan sebutan Office International des Epizooties (OIE). OIE merupakan organisasi antar pemerintah di dunia (mempunyai anggota 176 negara dan territorial) dengan maksud untuk melawan penyakit hewan pada level global.

OIE mengeluarkan referensi dan pedoman (manual) yang dijadikan referensi bagi negara-negara angoota WTO (termasuk Indonesia) dalam melakukan perdagangan internasional berkaitan dengan hewan dan produk hewan (termasuk ikan).

Adapun referensi atau manual yang bersifat Internasional mengenai Rabies terdapat pada Terestrial Animal Health Code dari OIE (TAHC OIE). TAHC OIE adalah referensi untuk negara-negara anggota WTO untuk memastikan keamanan dalam perdagangan internasional untuk hewan yang berada didarat (terestrial animal) dan produk-produknya (termasuk produk peternakan dan produk-produk lainnya). Code atau pedoman ini dibuat dengan memberikan arahan tentang tindakan-tindakan berkaitan dengan kesehatan untuk digunakan oleh lembaga otoritas veternier suatu negara dalam melaksanakan eksport dan import dengan negara-negara anggota WTO lainnya dengan maksud untuk menghindari transfer agen pathogen kepada hewan atau manusia.

Adapun mengenai Rabies secara detail pada TAHC OIE tahun 2009 di sebutkan pada Volume 2 tentang Recommendations applicable to OIE Listed diseases and other diseases of importance to international trade pada Section 8 untuk Multispecies Diseases Chapter 8.10.

[section_title title=VII. Daftar Pustaka
  • Estia Ranika

    Assalammulaikum, saya mahasiswa kesehatan hewan mau beranya
    Ada literatur yang mengatakan kalau virus rabies itu dapat di tularkan melalui gigitan dan cakaran, knpa memalui cakaran bisa menularkan sedangkan virus itu di bawa oleh kelenjar saliva. Itu bagaimana ya ?
    Dan apakah sampel otak yang diperiksa dapat menularkan virus rabies ke manusia?
    Mohon infonya ????