Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies
Sunday, 30 April 2017
pembicara-seminar-perlunya-pengendalian-penyakit-berbasis-masyarakat

Ulang Tahun CIVAS ke-7: Seminar “Belajar dari Flu Burung dan Rabies: Perlunya Pengendalian Penyakit Berbasis Masyarakat”

Sabtu, 23 Februari 2013

Masa depan struktur kesehatan hewan di Indonesia semakin tidak berimbang apabila akses terhadap pelayanan kesehatan hewan dasar di pedesaan dan wilayah-wilayah terpencil masih sangat minim. Dengan sangat terbatasnya alokasi anggaran pelayanan kesehatan hewan pemerintah sejak dimulainya era otonomi di tahun 2000-an dan ditambah sulitnya jangkauan pelayanan dokter hewan sampai ke pedesaan, tidak memungkinkan program pengendalian penyakit hewan menular strategis utama bisa diimplementasikan dengan baik.

Populasi hewan kita sebagian besar berada di pedesaan yang tersebar di semua pulau yang banyak penduduknya. Masyarakat desa dengan kepemilikan hewan skala kecil bukan hanya menganggap hewan sebagai aset rumah tangga tapi juga memiliki nilai sosial budaya. Kebanyakan dari para peternak/pemelihara hewan tersebut terisolasi dari proses-proses politik, komunikasi, pendidikan dan pelayanan kesehatan serta diperburuk dengan masalah-masalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan hewan.

Dalam sejarahnya, Indonesia memiliki apa yang disebut ‘mantri hewan’, akan tetapi jumlah mereka sekarang ini menurun drastis dan kurang diberdayakan untuk mendukung program-program pemerintah. Dengan jumlah dokter hewan pemerintah sebanyak 1530 orang dan paramedik veteriner sebanyak 1943 orang (Laporan OIE Gap Analysis Indonesia, 2010), kapasitas yang ada sekarang dirasakan tidak akan efisien dalam memberikan layanan kesehatan hewan yang dibutuhkan.

Dalam menyikapi isu tersebut dan berbagai isu kesehatan hewan yang berkembang akhir-akhir ini serta dalam rangka memperingati Ulang Tahun Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS) yang ke-7, CIVAS berinisiatif untuk menyelenggarakan acara Seminar Nasional dengan tema “Belajar dari Flu Burung dan Rabies: Perlunya Pengendalian Penyakit Berbasis Masyarakat”. Seminar ini diadakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013, bertempat di Graha Dewi Sartika, Bogor.

peserta-seminar-perlunya-pengendalian-penyakit-berbasis-masyarakatSeminar ini diadakan dengan harapan terbentuknya suatu konsepsi pemikiran dalam menyikapi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam sistem kesehatan hewan nasional. Seminar ini menghadirkan 4 narasumber yaitu: (1) Drh. Pudjiatmoko, PhD, selaku Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dengan topik mengenai “Kebutuhan Sumber Daya dan Kendalanya dalam Pengendalian Penyakit Flu Burung dan Rabies di Lapangan”, (2) Luuk Schoonman, DVM, Ph.D, Chief Technical Advisor FAO ECTAD Indonesia dengan topik “Pendekatan Partisipatif dalam Pengendalian Flu Burung dan Rabies”, (3) Dr. Elizabeth Miranda, Asian Coordinator Global Alliance for Rabies Control (GARC), dengan topik tentang “Kisah Sukses: Pendekatan Partisipatif dalam Pengendalian Rabies di Pulau Bohol”, dan (4) Drh. Tri Satya P. Naipospos, MPhil, PhD, dari Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS), yang menyampaikan topik “Urgensi Pendekatan Berbasis Masyarakat dalam Pengendalian Flu Burung dan Rabies”. Seminar dipandu oleh moderator Arie Rukmantara yang banyak berkecimpung dibidang pemberdayaan masyarakat dan kesehatan hewan.

Seminar berlangsung pada pukul 09.00 hingga 13.30 diawali dengan sambutan oleh Direktur Eksekutif CIVAS, Drh. Andri Jatikusumah, MSc, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Badan Pengurus CIVAS yaitu Drh. Tri Satya P. Naipospos, MPhil, PhD, dan terakhir dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang diwakili oleh Drh. Pudjiatmoko, Ph.D yang sekaligus membuka acara.

Peserta yang hadir dalam seminar ini berjumlah 122 orang terdiri dari berbagai instansi, diantaranya: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) dari Kementerian Kesehatan RI, Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan – Balitbangkes, Subdirektorat Pengawasan Obat Hewan – Direktorat Kesehatan Hewan – Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen – Ditjennak Keswan, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) – Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), KOMNAS Zoonosis – Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, EID Project Support Officer Departement of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF), Taman Safari Indonesia, Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia (IDHKI), Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH), Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor, Balai Besar Veteriner Wates, BPPV Regional III Bandar Lampung, Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang, Balai Penyidikan Penyakit Veteriner Regional V Banjarbaru, Sudin Pertanian dan Peternakan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor, Dinas Pertanian Kota Bogor, Dinas Pertanian Kota Tangerang, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang, Dinas Pertanian Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan (BPMPP), Balai Penelitian Ternak Ciawi – Bogor, BBKP Soekarno Hatta, PDHI Jabar II, ADHPI/ACIAR/PBUI, Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesmavet – FKH IPB, Bali Animal Welfare Association (BAWA), CREATE, PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, PT. Vaksindo, PT. Shigeta dan beberapa orang mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa FKH IPB, Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia Cabang FKH IPB, dll. Adapun media yang hadir yaitu Majalah Trobos, Poultry Indonesia, Tabloid Agrina, Metro Indonesia, dll.

Hasil seminar ini adalah berupa rumusan yang disusun oleh tim perumus terdiri dari Drh. Albertus Teguh Muljono, MSc dan Drh. Chaerul Basri, MEpid. Rumusan ini kemudian dimintakan masukkannya dari para peserta selama kurang lebih satu minggu yang kemudian diberikan kembali kepada semua stakeholder yang terkait dengan harapan adanya proses tindak lanjut dari stakeholders khususnya pemerintah sebagai pemegang kebijakan.

Materi Seminar antara lain:

  1. Kebutuhan Sumber Daya dan Kendalanya dalam Pengendalian Penyakit Flu Burung dan Rabies di Lapangan dipresentasikan oleh Drh. Pudjiatmoko, Ph.D
  2. Pendekatan Partisipatif dalam Pengendalian Flu Burung dan Rabies dipresentasikan oleh Luuk Schoonman, DVM, Ph.D
  3. Kisah Sukses: Pendekatan Partisipatif dalam Pengendalian Rabies di Pulau Bohol dipresentasikan oleh Dr. Elizabeth Miranda
  4. Urgensi Pendekatan Berbasis Masyarakat dalam Pengendalian Flu Burung dan Rabies dipresentasikan oleh Drh. Tri Satya Putri Naipospos, Ph.D

Rumusan Seminar:
Berdasarkan pemaparan para narasumber, diskusi dan masukan para peserta seminar, maka didapatkan beberapa rumusan yang perlu diperhatikan, yaitu:

  1. Peran dokter hewan yang kompeten, profesional, dan memadai esensial bagi Sistem Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANNAS).
  2. Wilayah Indonesia yang sangat luas dengan mayoritas produsen ternak (sekitar 85-90%) adalah peternak skala kecil yang tersebar di pedesaan, serta terbatasnya jumlah dokter hewan menjadi kendala besar bagi pelayanan kesehatan hewan di Indonesia.
  3. Berkaitan dengan pengendalian penyakit hewan, keterbatasan jumlah dokter hewan menyebabkan deteksi dini (early detection) yang lemah, informasi dari tingkat bawah (bottom-up information) yang tidak memadai, serta respon di lapangan (early response) yang lambat.
  4. Belajar dari pengendalian penyakit flu burung dan rabies, tindakan pengendalian penyakit hewan akan sulit dijalankan (seperti vaksinasi, pemusnahan, biosekuriti dll) tanpa mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
  5. Menyadari keterbatasan jumlah dokter hewan di banyak negara di dunia, terutama negara-negara berkembang, maka Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) mengakui pentingnya peran pihak lain di luar dokter hewan, seperti “tenaga paramedis veteriner” (“veterinary paraprofessionals”), termasuk kader/juru kesehatan hewan (kader keswan) di tingkat desa dalam penanganan masalah kesehatan hewan.
  6. Dengan supervisi dari dokter hewan, kader keswan dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan dinas pemerintah yang menjalankan fungsi kesehatan hewan dan menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan hewan secara menyeluruh.
  7. Untuk dapat membantu dokter hewan, kader keswan memerlukan pelatihan teknis dan keterampilan non-teknis.
  8. Berbagai inisiasi telah dan sedang dilakukan untuk membangun kader-kader keswan di pedesaan di Indonesia (DELIVERI Project, Sukakeswan, PDSR, Pokja Rabies, dll), namun pengendalian penyakit hewan berbasis masyarakat ini tidak akan dapat berkelanjutan tanpa dukungan pemerintah dan pengakuan sah dari otoritas veteriner di Indonesia.
  9. Pengalaman-pengalaman dari bekerja dengan masyarakat seperti yang dilakukan oleh tim PDSR dan GARC menunjukkan bahwa: (a)Masyarakat pada umumnya mengetahui jika terdapat kejadian penyakit hewan di lingkungan mereka. (b)Masyarakat selalu berusaha mencari solusi untuk memecahkan permasalahannya. (c)Partisipasi masyarakat merupakan modal penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan hewan. (d)Banyak anggota masyarakat yang mempunyai kepedulian dan kapasitas untuk menjadi kader keswan. Faktor-faktor tersebut sangat penting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan hewan yang berkelanjutan.
  10. Masyarakat, terutama masyarakat petani, peternak dan nelayan adalah subyek dari semua kegiatan baik kesehatan masyarakat atau kesehatan hewan. Mereka tidak sekedar berpartisipasi tetapi merupakan pelaku penting dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat atau kesehatan hewan. Oleh karena itu pengendalian penyakit berbasis masyarakat perlu secara serius dipikirkan dan diupayakan sehingga kegiatan ini mempunyai integritas tinggi (baik komponen regulasi, transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, etik dan stimulasinya), koordinasi yang mantap (sektoral, intersektoral, pemda, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga donor), serta berkonsentrasi pada “sustainability” atau kesinambungan sistem ini ke depan.
  11. Pembangunan sistem kader keswan perlu menganut prinsip One Health, terutama dalam pengendalian penyakit zoonosis. Integrasi antara kader kesehatan dan kader keswan, terutama di bidang preventif dan promotif (misalnya edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat), sangat mungkin dikerjakan bersama oleh para kader tersebut.
  12. Strategi pembentukan kader keswan yang direkomendasikan yaitu:
    • Mengadopsi pola dan sistem kader kesehatan yang sudah berjalan baik selama ini untuk mengembangkan sistem kader keswan.
    • Memasukkan sistem kader keswan dalam kebijakan pemerintah (dan memfasilitasi pembentukannya), sehingga ada pengakuan yang sah terhadap kader keswan dan pengaturan mekanisme hubungannya dengan dokter hewan.
    • Memastikan keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholder engagement) dalam memfasilitasi pembentukan kader keswan.
    • Mengintegrasikan aspek bisnis (business approach) dalam pelayanan kesehatan hewan primer.
    • Menciptakan dan memperkuat hubungan kelembagaan dari berbagai instansi yang terkait dengan pelayanan kesehatan hewan.
    • Memasukkan sistem kader keswan dalam peraturan perundangan (legislasi).