Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies
Tuesday, 21 November 2017
tata-pvs

Seminar “Performance, Vision and Strategy: A Tool for Governance Veterinary Services”

Selasa, 14 Agustus 2007

Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS) bekerja sama dengan Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (IPHK) Institut Pertanian Bogor dan Asosiasi Kesehatan Masyarakat Veteriner Indoensia (ASKESMAVETI) mengadakan seminar bertema PVS: A Tool for Governance Veterinary Services. Seminar ini dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2007 jam 14:00-17:00 WIB di ruang FKH A di FKH IPB untuk memperkenalkan konsep Performance, Vision, and Strategy (PVS) ke berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan veteriner (Veterinary Services) di Indonesia.

Dasar pelaksanaan seminar karena sejak 2007 OIE mulai memperkenalkan ide baru dengan pembuatan perangkat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelayanan veteriner suatu negara. Perangkat ini dikenal sebagai “Performance, Vision, and Strategy” (PVS) akan menjadi barometer pencapaian sebuah negara dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan veteriner.

Performance, Vision, and Strategy (PVS) dirancang untuk membantu sebuah negara menentukan tingkat performans pelayanan veteriner di negara tersebut, mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dalam memenuhi standar dan panduan OIE, membentuk kerja sama dengan stakeholder (termasuk swasta), dan menentukan prioritas dan pelaksanaan inisiatif strategis. OIE akan melaksanakan misi PVS di 105 negara anggota dalam 3 tahun ke depan. Hingga sekarang, OIE telah melaksanakan 30 misi di beberapa negara anggota di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia. Misi PVS ke Indonesia telah dilaksanakan pada Mei 2007.

Seminar dihadiri oleh berbagai institusi seperti pemerintah, akademisi, peneliti, lembaga swadaya masyarakat, program pascasarjana, PPDH, dan mahasiswa. Seminar dimulai dengan pidato pembuka dari Kepala Departemen IPHK dan Direktur CIVAS yang kemudian dilanjutkan dengan seminarnya sendiri.

Seminar dipimpin oleh moderator Dr. Drh. Denny W. Lukman, Msi dengan pembicara Drh. Tri Satya Naipospos, MPhil, PhD, atau lebih dikenal dengan Bu Tata yang merupakan satu-satunya OIE PVS assessor dari Indonesia. Beliau telah melaksanakan pengkajian PVS di beberapa negara sebelumnya.

Dari kuliah dan penjelasan Bu Tata dapat disimpulkan bahwa PVS adalah perangkat yang digunakan oleh suatu negara untuk mengevaluasi pelayanan veterinernya atau Veterinary Service, PVS dapat dibagi menjadi 5 tingkat, kajian PVS adalah indikator bagi negara pengimpor, dan rencana pembuatan ranking berdasarkan hasil kajian PVS oleh OIE perlu diperhatikan. Dari diskusi dalam seminar ini, Heru Setijanto (Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor) mengatakan bahwa “Konsekuensi mengikuti globalisasi adalah kita harus patuh kepada OIE bila kita ingin berada pada tingkatan yang sama dengan negara maju. Hal ini sangat penting dan harus dimengerti oleh departemen-departemen teknis dan swasta (stakeholder). Saat ini Badan Otoritas Veteriner masih sedang dibentuk, badannya sendiri sudah ada tetapi program dan konsepnya masih dalam diskusi. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai dokter hewan, kita harus mendukung pembentukan legislasi untuk profesi kita sendiri.”

I Wayan Teguh Wibawan (Wakil Dekan FKH IPB) berpendapat bahwa “Terkait posisi Fakultas Kedokteran Hewan sebagai pendidik, salah satu hal yang ingin saya garisbawahi adalah kemampuan sumber daya manusia. Saya rasa sebenarnya inilah kekuatan dasar sebuah badan atau institusi dalam membuat sesuatu dan terkait dengan tugas fakultas yaitu unutk menyediakan sumber daya manusia ini (manusia yang dapat mengekspresikan dirinya secara utuh dan lengkap). Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) sangat memahami hal ini. Kita harus berani berubah dan semoga melalui seminar ini, perubahannya dapat dipercepat. Kondisi saat ini bukan semata-mata karena stakeholder, tetapi juga kita semua karena setiap orang mempunyai perannya masing-masing. Apa yang kita miliki sekarang adalah proses pembelajaran yang sangat memotivasi kita semua.”

Budi (Karantina) menanyakan mengenai posisi badan karantina dan pemerintah provinsi dan daerah, dan Bu Tata menjelaskan bahwa sesungguhnya fungsi dari badan karantina dan dinas (dan dokter hewan dinas) perlu diklarifikasi, karena saat ini ada terlalu banyak pemisahan. Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS) perlu dihilangkan dari Undang-undang Karantia bila kita ingin maju. Dalam kesempatan ini Bambang Pontjo (Patologi FKH IPB) mengatakan “Ini bukan hanya tugas Direktorat dalam Departemen, tetapi siapa sektor yang memimpin? Kita harus mulai dari sumber daya manusia yang kita miliki dan pendidikan. Karena saya rasa pada akhirnya semua tergantung pada orangnya, semua perangkat sudah tersedia. PVS tidak dapat diaplikasikan hanya di satu sektor, tetapi harus terintegrasi dan koordinatif. Kita harus mulai dan apapun yang diperoleh harus kita terima dan sadari. Saya tidak yakin kita dapat bertahan dalam era globalisasi bila terus begini”

Terdapat juga pertanyaan dari Agung Suganda (Departemen Pertanian): “Seminar ini seharusnya diadakan sebelum tim OIE datang. Apakah standarnya sama untuk setiap negara? Bila benar OIE akan membuat ranking berdasarkan kajian PVS dan kemudian diterbitkan maka itu dapat digunakan sebagai referensi perdagangan global dan akan menjadi masalah bagi Indonesia. Indonesia akan menjadi pasar potensial bagi produk-produk hewan dari negara lain. Standar kajian PVS harus disesuaikan untuk negara berkembang dan negara maju. Jika sebuah negara mempunyai nilai yang sangat baik berdasarkan OIE, maka apakah negara yang mengimpor yang negara tersebut masih perlu melakukan analisis risiko pada negara pengekspor?” Bu Tata menjelaskan, “Saat itu, kedatangan tim OIE tidak diumumkan, sehingga seminar ini tidak dianggap perlu. Standar PVS yang digunakan sekarang masih sama untuk semua, tetapi ini adalah sebuah masukan yang bagus karena sampai sekarang PVS masih terus berevolusi. Mengenai ranking, tidak hanya pemerintah yang terpengaruh, tetapi juga sektor swasta, oleh karena itu harus menjadi perhatian kita semua. Nilai tinggi dari OIE tidak menjamin sebuah negara bebas dari penyakit tertentu jadi analisis risiko masih perlu untuk hal-hal yang dianggap membahayakan.”

Dalam seminar ini Pebi P. Suseno (Departemen Pertanian) bertanya “Konsep PVS pernah sekali diangkat dalam milis dokter hewan 2005 dan saat itu telah ada usulan agar kita mengevaluasi diri sendiri dan itu dapat dimasukkan dalam Draf Rancangan Undang-Undang Veteriner, tetapi tidak ada tindak lanjut.

Saya harap semua isu-isu veteriner dan perangkat PVS ini dapat dimasukkan ke dalam Draf RUU Veteriner. Saya harap kita dapat membuat sebuah master plan untuk meningkatkan pelayanan veteriner di masa yang akan datang dari hasil evaluasi dari pelayanan veteriner kita saat ini (evaluasi sendiri dan dari OIE) (poin-poin perbaikan). Terdapat beberapa pandangan yang berbeda diantara kalangan dokter hewan sendiri sehingga Draf RUU Veteriner tidak pernah mendapatkan dukungan penuh.”

Berry Prima (IMAKAHI) bertanya “Dari manakah kita harus memulai PVS, apakah tugas pemerintah sebagai pengambil keputusan atau hanya PVS? Negara mana saja yang sebelumnya tidak mempunyai PVS dan sekarang telah berhasil memperbaiki tingkatan mereka?”

Fajar Satrija (IPHK FKH IPB) bertanya apakan PVS secara rutin dilakukan jadi rankingnya dapat diubah (sekali setiap 5-10 tahun)? Selama lima tahun terakhir dengan adanya otonomi daerah, isu-isu kesehatan hewan sangat sulit diatur. Kami berharap otoritas veteriner dapat dijamin agar tidak terpengaruh otonomi daerah dan berubah kepemimpinannya.”

Jawaban Bu Tata untuk semua pertanyaan tersebut adalah bahwa terdapat pandangan berbeda diantara kalangan dokter hewan sehingga Draf RUU Veteriner tidak pernah menerima dukungan penuh, terdapat negara-negara yang telah dievaluasi tetapi karena PVS masih baru, ada kemungkinan untuk evaluasi ulang, dan tidak ada patokan standar untuk PVS, semua tergantung masing-masing negara untuk memperbaiki diri. PVS dapat dilakukan berdasarkan permintaan suatu negara. Otonomi daerah tidak dapat dijadikan alasan tetapi harus dipandang sebagai tantangan. Sebuah otoritas veteriner harus mempunyai rantai komando, saat ini hal tersebut tidak ada dalan UU Otonomi Daerah tetapi masih bisa diperjuangkan dalan Draf RUU Veteriner.

Dari diskusi tersebut, moderator menyimpulkan bahwa para mahasiswa dan generasi muda harus selalu mengembangkan dan memperbaiki diri. Setiap orang juga harus perhatian terhadap audit dan perbaikan diri. Kegiatan ini adalah refleksi bagi kita agar selalu berusaha menjadi lebih baik dan semoga dapat disebarkan ke semua orang.